Ini Cara Agar Pilkada Langsung Digelar dengan Biaya Murah

JAKARTA – Maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi menimbulkan kembali gagasan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pasalnya sistem pilkada langsung disebut menjadi faktor kepala daerah menjadi pesakitan.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengungkapkan sebelum Pilkada langsung, tidak sedikit kepala daerah hasil pemilihan oleh DPRD yang tertangkap korupsi.

“Bukan pilkada langsung atau tidak langsung yang sebabkan maraknya korupsi kepala derah. Ketika kepala daerah dipilih DPRD sekalipun korupsi juga terjadi. Jumlahnya juga signifikan. Artinya bukan pilkada langsung penyebab korupsi,” ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).

Bayu mengakui pilkada langsung menelan biaya tidak sedikit bagi para calon. Hal ini mendorong beberapa kepala daerah nekat memilih jalan pintas mengembalikan modal pilkada dengan cara korupsi.

Dia menerangkan ada cara agar pilkada langsung dapat berjalan dengan biaya yang lebih murah dengan komitmen tiga pihak, yakni partai politik sebagai pengusung calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas.

“Partai politik apa yang harus dilakukan, dengan tidak memungut mahar politik. Saya meyakini mahar politik ada karena berdasarkan berbagai keterangan calon yang gagal menjadi kepala daerah, mereka katakan kami sudah setro uang dan sebagainya. Artinya mahar politik ada,” tandasnya.

Partai politik, menurut Bayu juga tidak melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik. Bayu menandaskan dinasti politik rentan dijalankan untuk melindungi kepala daerah sebelumnya yang merupakan anggota keluarga

Partai politik juga diminta Bayu menggaet figur calon tidak berdasarkan kepopuleran tanpa mempertimbangkan integritas dan rekam jejaknya.

“Parpol juga harus mulai mengurangi figur calon populer tanpa rekam jejak, integritas dan kapasitas. Parpol kan hobi banget . Orang populer diangkat tapi tidak dilihat integritas kapasitasnya. Begitu menjabat tidak memahami tugas fungsi kepala daerah, cenderung menyalahgunakan wewenang,” kata Bayu

“Parpol juga harus berani menolak lakukan money politic. Parpol ini kan seringkali menghalalkan segala cara agar calon itu menang dalam pilkada. Jadi parpol harus berbenah, bagaimana agar figur yang ditampilkan adalah figur yang bisa dapatkan suara electoral tanpa biaya mahal,” imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Bayu, KPU dan Bawaslu juga memiliki peran penting agar pilkada langsung berbiaya murah. KPU diminta menjaga integritasnya agar tidak tergiur praktik curang dengan imbalan sejumlah uang. Sedangkan Bawaslu diminta lebih bertaring dalam melakukan pengawasan.

“Praktek selama ini, contoh di Garut misalkan, masih ada penyelenggara pemilu memungut, meminta uang kepada peserta pilkada. Ini juga turut menyumbang biaya mahal pilkada. Garut tertangkap, bagaimana tempat lain. Ini juga sangat potensi penyelenggara pemilu memainkan suara dengan cara meminta imbalan,” ungkapnya.

“Pengawas pemilu juga bagaimana berani mengungkap money politik mahar politik. Kalau ini bisa dibenahi, biaya pilkada murah akan sangat mungkin terjadi,” tuntas Bayu. (ikbal/yp)

Artikel yang berjudul “Ini Cara Agar Pilkada Langsung Digelar dengan Biaya Murah” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita