MPR: Di Negara Demokrasi, Oposisi Diperlukan

JAKARTA – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan secara tekstual dalam sistem presidensial tidak ditemukan frase pemerintah dan oposisi. Bila ingin menyehatkan demokrasi, check and balances maka dipandang perlu adanya oposisi.

“Kami di PKS akan memutuskannya lewat mekanisme musyawarah Majelis Syuro, tetapi saya pribadi mendapat banyak masukan dari kader PKS dan pendukung Prabowo agar seluruh koalisi 02 bertransformasi menjadi kekuatan oposisi yang kritis dan konstruktif, saya pribadi sangat setuju untuk kesehatan demokrasi,” kata Mardani bersama pakar hukum tata negara, Juanda, dalam Diskusi ‘Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Oposisi?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/7/2019).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini membeberkan menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif adalah pekerjaan mulia karena sebuah satu pekerjaan menjaga kepentingan publik.

“Akan menjadi sangat sehat bagi demokrasi kita ketika ada Pemerintah yang efektif tetapi didukung dan dikontrol oleh oposisi yang kritis dan konstruktif,” tegasnya.

Mardani mengatakan biarkan Presiden Joko Widodo menjalankan mandatnya untuk lima tahun ke depan. “Koalisi Adil Makmur ini bertransformasi saja menjadi kekuatan penyeimbang yang mengontrol jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Juanda mengatakan jika tak elok sebanyak 70 persen lebih kekuatan parpol masuk kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin. “Jika kekuasaan menumpuk di satu tempat, itu akan cenderung tirani. Jika pun PKS dan Gerindra yang oposisi, juga tak akan efektif,” katanya. (rizal/yp)

Artikel yang berjudul “MPR: Di Negara Demokrasi, Oposisi Diperlukan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita