Pensiunan Juga Dapat THR Tapi Pemda Kok Jadi Tiban

SEJAK tahun lalu PNS-TNI-Polri menikmati THR di hari Lebaran. Pemerintah mengalokasikan anggaran sampai Rp 20 triliun. Tanggal 24 Mei kemarin sudah mulai dibayarkan. Ironisnya, semua dana itu tak jadi tanggungan pemerintah pusat, tapi juga Pemda-Pemda. Tahun lalu, Walikota Surabaya Tri Risma sampai merasa keberatan.

Jaman Orde Baru dulu, pensiunan PNS boro-boro dapat THR, yang masih aktif saja tidak menerima. Lucunya, Kemenaker selalu ngudak-udak perusahaan utuk beri THR untuk karyawannya. Ironis, kan? Swasta dikejar-kejar beri THR, sedangkan pemerintah sendiri tak mau memberi contoh. Ini namanya kan jarkoni alias: isa ngajar ora bisa nglakoni.

Sekarang, nyoblos Jokowi dapat THR, bahkan sudah dua kali. Dulu PNS tiap Pemilu nyoblos Pak Harto (baca: Golkar), tapi tak ada juga THR untuk anggota Korpri. Kantor pemerintah hanya memberi “uang kupat” pada PNS-nya, dananya entah diambilkan dari mana. Mungkin pakai dana taktis.

Makanya kubu oposisi pernah mengecam cara Jokowi menaikkan elektabilitas, kenapa pakai anggaran negara? Tentu saja menepisnya bahwa pemberian THR karena berkaitan dengan Pilpres. Sebab jauh sebelum dibagikan, UU-nya sudah dibuat bersama DPR.

Untuk tahun ini THR dibagikan tanggal 24 Mei. Pensiunan ikut bergembira, meski jumlahnya tak sebanyak yang diterima PNS aktif. Tapi meski hanya Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta, lumayanlah. Bisa kasih angpauw pada cucu-cucu. Hidangan Lebaran di meja juga tidak lagi hanya kue Kong Guan dan sirup Marjan, tapi juga bisa bikin kue sendiri.

Untuk Lebaran tahun ini, pemerintah menganggarkan sebanyak Rp 20 triliun. Pertanyaannya adalah, apakah itu juga termasuk anggaran untuk PNS di daerah? Sebab pada Lebaran 2018 lalu Pemda-Pemda banyak yang mengeluh karena dibebani THR untuk PNS dan pensiunannya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini misalnya, dia sempat bingung, mau diambilkan dari pos mana lagi? Sebab semua anggaran sudah diplot untuk setiap dinas. Penyerapan anggaran rata-rata 90 persen, jadi tak ada sisa anggaran yang bisa dipakai. Tapi Mendagri Tjahjo Kumolo malah komentar santai, “Memangnya Pemkot Surabaya miskin?”

Mantan Presiden SBY pernah memuji keberanian Jokowi berikan THR pada PNS dan para pensiunan. Dalam 10 tahun pemerintahannya, yang dilakukan baru memberi gaji ke-13 dan 14. Tapi soal kenaikan gaji, SBY boleh dibilang paling berani. Jokowi naikkan gaji 5 persen, itu juga baru sekali. Sedangkan SBY, kali pertama naikkan 6 persen, bahkan pernah sampai 20 persen. – gunarso ts

Artikel yang berjudul “Pensiunan Juga Dapat THR Tapi Pemda Kok Jadi Tiban” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita