BPN Ungkap Dugaan Banyak Aparat Bermain di Pilpres 2019
JAKARTA – Soal dugan kecurangan dalam Pilpres 2019 terus dikumandangkan oleh kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut kecurangan di pilpres ini melibatkan kepala desa hingga kepala sekolah.
Hal itu diungkapkan Juru Debat BPN Ahmad Riza Patria dalam forum Foreign Press Breifing di Ayana Midplaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019). Dari temuan dari berbagai daerah, menurut Riza ada kecenderungan penggunaan pengaruh kekuasaan yang luar biasa.
” Saya dapat SMS barusan, ‘Bang, tolong sampaikan ini sekarang kepala desa, satu, diinformasikan bahwa kalau Prabowo-Sandi menang, dana desa dihilangkan’. Begitu, itu pengaruh. Luar biasa rezim ini,” ujar Riza.
Menurut dia, soal dana desa itu Prabowo, sebelum mendirikan partai, sudah menyampaikan kekuatan negara dimulai dari desa. Menurut Riza, Gerindra ini juga menegaskan partainya selalu berjuang untuk menyuarakan kepentingan desa.
Dia lalu menyinggung ada aparat hukum yang akan mengawal penerimaan dana desa. Aparat ini, disebut Riza, mengumpulkan kepala desa dan mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan dana desa.
“Dalam tanda kutip, ini memberi pengaruh. Ya kasarnya, jangan lupalah, kira-kira begitu. Ini terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Jadi kepala desa ini sekarang diuwek-uwek (diobok-obok)-lah oleh aparat. Bahkan sudah viral, kalau tidak memenangkan di desa tersebut terkait dengan pasangan tertentu, akan dikasuskan dana desa,” ungkapnya.
Riza menandaskan, tidak hanya kepala desa, pihaknya juga mendapat laporan adanya pemaksaan kepada para kepala sekolah. Kepala sekolah ini ‘diancam’ dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Ya Allah, berlebihan ini rezim. Kepala sekolah di banyak tempat, saya mendapat laporan, sudah ditekan supaya harus menang. Kalau tidak, dana BOS akan dijadikan kasus,” ujarnya.
“Jadi para kepala desa itu ketakutan, kepala sekolah ketakutan. Ini kecurangannya saya bilang lebih dahsyat dari DPT. Bukan saya anggap DPT tidak bisa dipakai curang, bisa. Tapi ini lebih dahsyat, karena ini menyangkut dana yang triliunan rupiah,” ungkap Riza.
Bahkan, lanjut Riza, ada aparat yang diminta ikut memasang baliho capres. Padahal, aparat tak ada urusan dengan baliho karena bukan peserta pemilu. “Ini luar biasa, masif, diberi target malah. Bahkan tidak jarang disuruh ikut pasang-pasang baliho. Apa urusannya kok disuruh ikut pasang baliho? Peserta pemilu bukan. Harusnya mengayomi, melindungi, netral, independen, tapi diminta pasang baliho. Sampai begitu,” ujarnya. (*/win)
Artikel yang berjudul “BPN Ungkap Dugaan Banyak Aparat Bermain di Pilpres 2019” ini telah terbit pertama kali di:
Post a Comment