Bila Memilih Bersikap Golput – Poskota News

LEMBAGA survei Indikator Politik memprediksi, angka Golput di Pilpres 2019 bisa mencapai 20 persen. Begitu seriusnya Golput, MUI sampai mengeluarkan fatwa haram. Meski Golput adalah hak warga negara, tapi sikap demikian tidak konsisten. Tak memilih, tapi Anda masih juga menikmati fasilitas dan kebijakan pemerintah hasil Pilpres.

Golput adalah sikap politik orang kecewa. Kecewa pada pemerintahan yang sedang berjalan, juga kecewa pemerintahan berikutnya yang hendak ditentukan lewat Pemilu. Dan karena tak ada sanksi bagi praktisinya, maka dalam setiap Pemilu ada saja orang yang bersikap SSO (Sana Sini Ogah).

Pilpres 2019 yang akan digelar 17 April mendatang, diprediksi Burhanudin Muhtadi dari Indikator Politik masih berkisar sekitar 20 persen. Kenapa demikian? Bisa macam-macam. Ada yang kecewa pada pemerintahan Jokowi, tapi juga tak bisa berharap banyak jika misalnya Prabowo yang menang.

Ketika Jokowi menggandeng Mahfud MD untuk Cawapresnya, banyak yang menilai itu pilihan tepat. Tapi ketika mendadak diganti Ma’ruf Amin gara-gara Jokowi “ditakut-takuti” Muhaimin Iskandar, banyak orang kecewa. Mereka inilah yang kemudian tak mau pilih Jokowi, tapi pilih sebelah juga ogah. Tambah-tambah pendukung Ahok, mereka juga tak suka Ma’ruf Amin karena fatwa Ma’ruf Amin lah yang menjadi salah satu penyebab Ahok kalah di Pilgub DKI.

Jika banyak praktisi Golput, kerugian besar bagi kandidat. Meskipun Golput adalah hak, MUI pun kembali mengeluarkan fatwa lamanya bahwa golput itu haram. “Kalau kita tidak gunakan hak pilih kemudian terjadi chaos itu kesalahan Anda,” ucap Muhyiddin, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional.

Kabarnya, memang ada pihak-pihak yang hendak mengajak publik untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal, perbuatan itu bisa kena sanksi pidana. Lagi pula, Golput adalah perilaku pemilih yang tidak konsisten. Dia ngemohi pemerintahan hasil Pilpres, tapi masih juga menikmati kebijakan pemerintah, termasuk juga birokrasinya.

Paling sederhana misalnya, saat mau ganti KTP, urus surat untuk pernikahan, pindah domisili, dan lain-lainnya. Semua itu kan menggunakan RT-RW-Lurah-Camat dan Walikota yang kesemuanya merupakan bagian dari birokrasi negara. – gunarso ts

Artikel yang berjudul “Bila Memilih Bersikap Golput – Poskota News” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita